Nuni's Blog

Sesungguhnya manusia bisa merubah kehidupan mereka dengan merubah cara berpikir mereka

SUKUK Oktober 23, 2009

Filed under: Dunia Ekonomi — nuninurwidya @ 8:18 am
Tags:

Jakarta Islamik Index

Jakarta Islamic Index (JII) yang dikeluarkan oleh BEJ merupakan index dari 30 saham perusahaan yang kegiatannya dipandang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk dapat dipandang sesuai syariah, dilakukan lima tahap penyaringan. Pertama, dipilih perusahaan yang kegiatan utamanya tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, saham tersebut sudah tercatat di BEJ lebih dari 3 bulan. Syarat ini boleh dilanggar bila ia termasuk dalam 10 saham berkapitalisasi besar. Ketiga, dipilih saham yang berdasarkan laporan keuangannya, rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%. Ketiga, dipilih 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi pasar selama satu tahun terakhir. Kelima, dipilih 30 saham berdasarkan nilai perdagangan rata-rata selama satu tahun terakhir.

Sebagaimana juga Islamic Index lainnya di dunia, seperti Dow Jones Islamic Index, Kuala Lumpur Islamic Index, perusahaan yang sahamnya tercatat di JII bersikap pasif. Artinya, mereka tidak mengupayakan agar saham perusahaannya masuk dalam JII, misalnya dengan menyesuaikan operasional bisnis mereka agar sesuai syariah. Sebaliknya JII lah yang aktif melakukan penyeleksian saham-saham yang tidak bertentangan dengan syariah. Secara langsung JII tidak mempengaruhi perilaku bisnis perusahaan yang sahamnya masuk JII.

Dari metode seleksinya, maka dapat diduga bahwa saham-saham yang tercatat dalam JII adalah sama dengan saham-saham di LQ45 setelah dikeluarkan saham perusahaan lembaga keuangan konvensional dan saham perusahaan rokok. Jika saja LQ45 diperas lagi menjadi LQ30, dan dipastikan tidak ada saham-saham perusahaan rokok dan bank konvensional, niscaya kita akan mendapatkan JII. Dengan kata lain JII adalah LQ30 tanpa rokok dan bank. Tidak heran kalau kinerja JII lebih baik dari kinerja IHSG atau LQ 45. Pasca perang sampai dengan 8 Juli tahun ini kinerja JII adalah +102%, sementara itu LQ45 +96%, dan IHSG +97%.

Saham dalam JII adalah juga saham yang tercatat di LQ45. Saham-saham LQ45 yang tidak termasuk dalam JII adalah ASII, BNBR, BBCA, BBNI, NISP, PNBN, RMBA, GGRM, HMSP, INKP, IDSR, JIHD, MMPA, TKIM, PNIN, RALS, TRST. Yang menarik ada 2 saham di JII yang tidak termasuk LQ45 yaitu CTRA dan DYNA karena keduanya termasuk medium cap sedangkan saringan pertama di LQ45 berdasarkan urutan volume perdagangan.

JII direview setiap enam bulanan, sehingga list saham di JII sifatnya dinamis, ada yang keluar, ada yang masuk , ada pula yang menjadi penghuni tetap. Sejak Juli 2000 beberapa penghuni tetap JII adalah UNTR,ASGR, SMGR, INDF, ISAT, TINS, TLKM, dan ANTM. Penghuni tetap yang baru saja tereliminasi untuk periode 6 enam bulan mendatang adalah MEDC dan AUTO karena tidak lolos tahapan penyeleksian intensitas perdagangan dari BEJ.

Sedangkan enam saham baru yang tercatat pada JII adalah BNBR, KIJA, MLPL, PGAS, LSIP, dan TRST. Aktivitas BNBR yang melonjak satu tahun terakhir ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas BUMI yang sempat ramai karena berhasil mengakuisisi KPC pertengahan tahun lalu. LSIP baru saja menyelesaikan restrukturisasi hutang tahun lalu dan dengan prospek keuntungan yang membaik karena meningkatnya harga CPO sejak awal tahun ini.

Daftar Saham yang Tercatat dalam JII

ANTM
INTP
SMCB
AALI
INDF
SMGR
ASGR
ISAT
SMRA
BNBR
INCO
PTBA
BRPT
KLBF
TLKM
BUMI
KIJA
TSPC
CTRA
LMAS
TINS
DNKS
MLPL
TRST
EMPT
PGAS
UNVR
GJTL
LSIP
UNTR

Sumber: Dang Maulida, Departemen Pasar Modal Syariah Karim Business Consulting

Bank Mualah Terbitkan Sukuk 400 Miliar Rupiah

Bank Muamalat menerbitkan sukuk Subordinasi Mudharabah sebesar 400 miliar rupiah dalam upaya meningkatkan bisnis syariah kepada sector riil mengingat potensi pasar syariah masih sangat besar. Menurut Direktur Utama Bank Muamalat, Riawan Amin, penerbitan sukuk diperkirakan akan diterima pasar, karena sebelumnya penawaran sukuk dari Summarecon Agung dan mayora juga telah diserap pasar. Sukuk Subordinasi akan memberikan imbal hasil kepada nasabah sebesar referensi FR033 ditambah 150 – 250 basis poin untuk periode pertama dari tahun pertama sampai 5 tahun. Sedangkan untuk periode berikutnya, dari 6 sampai 10 tahun akan ditambah dengan premi sebesar 10 persen. Dana dari hasil penerbitan sukuk itu, akan digunakan untuk pembiayaan, ekspansi usaha, dan investasi lainnya yang mendukung operasional banknya.

Metroda Terbitkan Sukuk Ijarah
PT Metrodata Electronics berencana terbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp 100 milyar. Penerbitan ini dilakukan melalui pertumbuhan organik dan non organik. Sementara itu, berkaitan dengan strategi pengembangan perusahaan, Metrodata melakukan pertumbuhan organik dalam bidang TI melalui peningkatan penetrasi ke pasar korporat dan jasa publik, pengembangan portofolio produk dan jasa, serta perluasan usaha ke pasar di luar Pulau Jawa. Di samping itu, upaya pertumbuhan non-organik Metrodata dilakukan melalui persiapan pembentukan usaha patungan dan akuisisi di bidang TI dan jasa pendukung untuk industri telekomunikasi. Dari siaran pers yang diterima SDA Asia Magazine, dengan strategi ini, Metrodata yakin akan semakin menguasai pangsa pasar TI nasional. Tercatat hingga triwulan pertama tahun 2008, Metrodata mengalami pertumbuhan penjualan mencapai 40,21% dari Rp 466 miliar pada triwulan pertama tahun 2007 meningkat Rp 653 miliar pada triwulan pertama tahun 2008.

Pemerintah baru akan menerbitkan sukuk ritel pada 2009 ini

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah baru akan menerbitkan sukuk ritel pada 2009 mendatang. Tahap pertama, konsentrasi masih pada penerbitan sukuk ijarah yang dilepas ke pasar Agustus 2008.
“Potensi sukuk ke depan masih sangat besar,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu (30/4).
Dari sosialisasi, pemerintah berhasil menjaring calon-calon investor potensial. Pertama, investor yang membeli sukuk dengan pertimbangan syariah compliance. Kedua, dari sisi investor institusi mereka kelebihan dana, seperti bank syariah (Bank Muamalat), Asuransi Takaful. Institusi ini kelebihan dana, namun tidak ada instrumen sebagai investasi. “Potensinya akan sangat besar, apalagi kalau prediksi pertumbuhan perbankan syariah 15-20%,” katanya.
Ketiga, potensi pasar internasional, yakni investor asal Timur Tengah yang memiliki akses likuiditas seiring melambungnya harga minyak mentah dunia. “Mereka harus tempatkan itu di instrumen berbasis syariah. Ini akan menambah potensi demand sukuk kita. Makanya kita tidak hanya terbitkan di dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi potensi-potensi ke depan sangat-sangat besar,” katanya.
Belum lagi sukuk memiliki kelebihan di mata investor yang sangat memperhatikan syariah compliance. Bagi investor ini, sukuk adalah instrumen yang paling tepat. “Namun sebetulnya antara sukuk dengan non sukuk yang menarik ditentukan yieldnya, dan siapa penerbitnya. Kalau pemerintah kan bebas resiko, dan sukuk bebas resiko itu yang membuat dia menarik, disamping itu yieldnya sepadan dengan instrumen lain, terutama bagi investor,” katanya.

Pemerintah akan Rilis Sukuk Rp 15 T

Penerbitan sukuk ini bagian dari pengelolaan defisit anggaran.
JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan obligasi negara syariah (sukuk) maksimal sebesar Rp 15
triliun pada tahun ini. Penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan dalam dua tahap mulai awal semester
dua 2008.
Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN-P
2008. Penerbitan sukuk perdana ini rencananya akan dilaksanakan di dalam dan luar negeri.
Meski tengah terjadi krisis di pasar obligasi, pemerintah menyatakan optimistis penerbitan sukuk akan
diminati oleh investor asing dan dalam negeri. ”Besarnya sukuk sesuai dengan underlying aset yang
dimiliki pemerintah senilai Rp 15 triliun,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, usai
rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (7/4) malam.
Pemerintah menggunakan jaminan berupa barang milik negara, seperti tanah dan bangunan. Pemerintah
akan mendahulukan penerbitan sukuk di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar internasional. Menurut
Rahmat, separuh penerbitan obligasi akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya ke pasar internasional.
”Ini baru pertama kali, kita lihat minat pasar bagaimana,” tuturnya.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
yang melengkapi penerbitan sukuk ditargetkan paling lama bisa dilengkapi dalam satu sampai satu
setengah bulan. ”Jadi, bisa masuk pasar paling tidak awal semester kedua,” kata Menkeu, pada
kesempatan yang sama.
Penerbitan sukuk dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan
penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang ditetapkan oleh Menkeu. Perusahaan khusus
semacam special purpose vehicle ini didesain khusus untuk penerbitan sukuk.
Rahmat menambahkan, pemerintah akan membuat PP pembentukan SPV. Dia kembali menegaskan,
SPV bukan BUMN dan bukan PT. Keberadaannya hanya sebagai cara untuk menyelesaikan dengan
prinsip syariah, karena dalam prinsip syariah pemerintah tidak boleh menjual surat utang secara
langsung.
Sedangkan untuk penerbitan sukuk dalam rangka pembiayaan proyek, menteri harus berkoordinasi
dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Disetujui
Sebelumnya, Komisi XI DPR menyetujui RUU SBSN menjadi UU. Selanjutnya, RUU itu akan dibawa ke
sidang paripurna untuk disahkan, Kamis (10/4).
Komisi Keuangan dan Perbankan itu menyetujui RUU SBSN setelah semua fraksi membacakan
pandangan akhir, Senin (8/4) malam. Dari 10 fraksi di Komisi XI, sembilan fraksi setuju.
Satu fraksi yang menolak RUU SBSN itu disahkan adalah Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS).
Alasannya, seperti dikatakan jubir FPDS, Retna Situmorang, FPDS khawatir RUU tersebut tak sesuai
dengan konsep pluralitas yang dianut Indonesia. Retna juga mengklaim, jika demikian berarti
bertentangan dengan ideologi negara.
Pernyataan FPDS mendapat tentangan fraksi-fraksi lain. Misalnya, FPAN, FPPP, FPKB, dan FPG.
Mereka meminta pernyataan FPDS tersebut dianulir. ”Perbedaan pendapat dihargai, tapi suara mayoritas
menyetujui,” kata Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, membacakan kesimpulan.
Terbitnya UU SBSN, kata Direktur Tresuri Bank Syariah Mandiri (BSM), M Haryoko, menjadi landasan
penerbitan sukuk. Bagi perbankan syariah, sukuk menjadi instrumen pengelolaan dana berlebih
(overlikuid). Sementara, Dirut MC Consulting, Wahyu Dwi Agung, berharap, UU SBSN mendorong
investor asing, terutama dari Timur Tengah, menanamkan dananya dengan menyerap sukuk pemerintah.

DSN MUI: Sukuk Korporasi Indonesia Sesuai Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan seluruh obligasi syariah (sukuk) korporasi di Indonesia sejalan prinsip syariah. DSN meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan keberadaan berbagai sukuk korporasi tersebut.
Ketua Umum DSN MUI KH Maruf Amin menyatakan, seluruh sukuk korporasi di Indonesia telah menjalani proses verifikasi syariah sebelum diterbitkan. Berdasarkan proses verifikasi tersebut, seluruh sukuk korporasi dinyatakan sejalan dengan prinsip syariah. Karena itulah DSN memberikan rekomendasi syariah bagi penerbitan seluruh sukuk tersebut.
“Menurut kami, seluruh sukuk di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah karena telah diverifikasi, ” kata Ma’ruf menanggapi pernyataan dewan syariah Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
Di mana, saat itu AAOIFI menyatakan, 85 persen sukuk yang beredar di dunia tidak sesuai prinsp syariah. Padahal hingga akhir tahun lalu, jumlah penerbit obligasi korporasi syariah di Indonesia tercatat 21 korporasi, dengan total dana investasi mencapai 3, 23 triliun rupiah.
Ma’ruf menjelaskan, dalam proses verifikasi, sebagian besar sukuk korporasi di Indonesia menggunakan akad ijarah (sewa) dengan skim transaksi lease and sub lease. Dengan skim tersebut, perusahaan penerbit sukuk menjaring dana investasi syariah untuk membeli hak manfaat atas suatu proyek atau barang dalam kurun tertentu. Selanjutnya, penerbit menyewakan kembali barang tersebut kepada penyewa lain.
“Jadi, sukuk jenis ini sudah sesuai syariah dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan, ” ujarnya.
Mengenai rencana pemerintah menerbitkan sukuk ijarah dengan transaksi sales and lease back, Ma’ruf mengakui perpindahan kepemilikan dari penerbit kepada investor sukuk perlu terjadi. Dan, hal itu juga harus berdasarkan prinsip syariah. “Perlu ada pihak ketiga supaya tidak terjadi baiul inah atau transaksi semu. Pihak ketiga itu bisa saja berupa lembaga yang ditunjuk pemerintah, ” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan (Depkeu), Dahlan Siamat mengakui, dalam rencana penerbitan sukuk pemerintah dengan menggunaan akad ijarah berskim sales and lease back, transaksi penjualan barang milik negara (BMN) sebagai underlying asset memang terjadi. Namun, transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung penerbitan sukuk untuk menjaring dana investasi syariah.(novel/mui-rol)
sumber: Eramuslim.com, Selasa, 25 Mar 08 20:28 WIB

Sukuk Tanpa Target

JAKARTA, KAMIS – Pemerintah tidak menetapkan berapa nilai obligasi negara syariah (sukuk negara) yang rencananya akan diterbitkan pada Agustus 2008 untuk domestik dan pada Oktober 2008 untuk internasional. “Kami tidak ada target, yang ada adalah agar komposisi dari keseluruhan instrumen surat berharga negara itu dalam posisi yang harmonis,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (29/5), sebagaimana dikutip dari Antara. Menkeu menyatakan hal itu usai berbicara pada sosialisasi UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBSN) di Gedung E Depkeu Jakarta. Terkait dengan peraturan pemerintah (PP) pelaksanaannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, semua sudah disiapkan dan dalam proses finalisasi. “PP yang diperlukan sudah disiapkan sejak beberapa waktu lalu, jadi mungkin tidak lama lagi selesai,” kata Menkeu. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan dua PP pelaksanaan UU tentang SBSN. “Dua konsep RPP sudah disepakati tinggal disampaikan ke Depkumham untuk harmonisasi. Saya kira akan dapat segera disahkan oleh Presiden karena ini merupakan RPP yang prioritas,” katanya. Menurut Rahmat, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerbitan SBSN melalui book building. Ia menjelaskan, penerbitan sukuk dalam negeri untuk yang pertama kali seperti halnya obligasi negara konvensional, tidak mungkin melalui mekanisme lelang, namun harus melalui mekanisme book building. Pihaknya menargetkan sudah dapat menyelesaikan penyusunan berbagai aturan pada akhir Juni 2008, sehingga terdapat waktu selama Juli hingga Agustus 2008 bagi bank yang ditunjuk untuk mengumpulkan investor atau calon pembeli sukuk. “Kita akan tunjuk 2-3 book runner yang akan mengumpulkan calon pembeli, di situ akan ada komunikasi, edukasi, dan sosialisasi antara book runner dengan calon pembeli sukuk,” katanya. Mengenai penunjukkan book runner, Rahmat mengatakan, pihaknya akan membuka kesempatan kepada lembaga keuangan untuk mengajukan proposal untuk menjadi book runner. “Pemerintah akan mengevaluasi proposal yang diajukan dan dilanjutkan dengan proses beauty contest (pemilihan calon-calon terbaik). Dari beauty contest ditentukan 2-3 kandidat, dan dengan kandidat terbaik dilakukan negosiasi fee, biasanya yang lain ikut dengan hasil nego itu,” kata Rahmat. Mengenai jumlah yang akan diterbitkan untuk pertama kalinya, Rahmat mengatakan pemerintah menginginkan jumlah yang lebih besar dari Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. “Namun pemerintah juga menyadari bahwa ini adalah penerbitan yang pertama kali sehingga tidak mungkin lebih dari Rp10 triliun,” katanya.
Sumber: Kompas.com, Kamis, 29 Mei 2008 11:41 WIB

Sukuk Negara Bebas Pajak

Jakarta – Obligasi syariah atau sukuk yang akan diterbitkan pemerintah mendapat keistemewaan pajak. Dirjen Pajak menyetujui penghapusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk investasi di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penghapusan pajak ini tidak berlaku untuk sukuk yang diterbitkan swasta.

Kepastian pembebasan pajak sukuk negara itu berdasarkan surat yang disampaikan Dirjen Pajak kepada Dirjen Pengeloalan Utang depkeu Rahmat Waluyanto.

Menurut Rahmat, selama ini ada pengenaan pajak ganda untuk penerbitan sukuk ijarah sehingga hal ini mengurangi minat investor akan instrumen tersebut.

“Tapi kemarin dirjen pajak mengatakan tidak ada pengenaan pajak pada sukuk sepanjang penerbitannya memenuhi beberapa kriteria,” ujarnya dalam jumpa pers di gedung depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa

Kriteria itu antara lain, pertama, selama pihak atau entitas yang menerbitkan sukuk atau SPV (Special Purpose Vehicle) itu adalah merupakan bagian dari pemerintah.

Kedua, pendirian entitas tersebut dananya berasal dari APBN dan semua pemasukan yang didapatkan adalah untuk APBN. Ketiga, pembukuan dari entitas itu nanti diawasi oleh pengawas fungsional negara yaitu BPKP, BPK dan Irjen depkeu.

“Jadi masalah perpajakan ini sudah disesuaikan oleh dirjen pajak,” kata Rahmat.

Meskipun begitu Rahmat mengatakan, penghapusan pajak untuk sukuk ijarah itu hanya untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah saja, sedangkan untuk korporasi belum.

“Kalau untuk corporate itu harus menunggu amandemen UU PPh yang sekarang sedang dibahas DPR,” katanya.
dikutip dari: Wahyu Daniel – detikFinance

Sukuk Syariah, terganjal Undang-Undang

Oleh: Kun Wahyu Winasis dan Diah AmeliaWACANA penerbitan sukuk atau obligasi negara syariah sesungguhnya sudah beredar kencang sejak 2 tahun terakhir. Bahkan sudah banyak investor lokal maupun asing,”terutama dari negara Timur Tengah” yang siap membeli surat berharga tersebut. Tapi apa mau dikata, pemerintah ”khususnya Departemen Keuangan” sepertinya masih enggan menanggapi keinginan para pemodal tadi. Entah kenapa. Padahal, kata seorang pejabat di Bank Indonesia, surat utang syariah bisa menjadi salah satu instrumen alternatif bagi pemerintah guna mendapatkan dana. Momentum seperti ini mestinya bisa dimanfaatkan, tuturnya. Asal tahu saja, obligasi syariah ini termasuk dagangan yang laris manis. Lihat saja, sampai Juli lalu, total surat utang syariah yang diterbitkan 17 emiten telah mencapai Rp 2,21 triliun alias tumbuh hampir 200% ketimbang 3 tahun silam. Pada tahun ini, memang, ada kecenderungan direm. Sampai Juli kemarin, baru ada satu emiten yang menerbitkan sukuk dengan nilai Rp 200 miliar. Namun, kabarnya, sampai akhir tahun ada beberapa emiten yang berniat menerbitkannya. Di antaranya PLN dengan nilai US$ 1 miliar dan WOM Finance senilai Rp 300 miliar.Menurut Rahmat Waluyanto, Direktur Direktorat SUN Departemen Keuangan, pemerintah sesungguhnya berniat secepatnya menerbitkan instrumen tersebut. Masalahnya, regulasi yang mengatur ketentuan itu belum ada. Padahal, sebagai instrumen berbasis syariah, sukuk jelas memiliki tipikal dan aturan yang berbeda dengan surat utang negara biasa. Misalnya mengenai UU Surat Berharga Syariah Negara. Rencananya, kata Rahmat, RUU-nya baru akan masuk ke parlemen dalam dua bulan ini. Pembahasan RUU tadi diyakini akan berjalan alot. Salah satunya menyangkut pembentukan special purpose vehicle (SPV) yang kelak akan mengelola aset—baik fisik maupun hak pemanfaatannya—yang dijadikan jaminan penerbitan sukuk. Padahal, tanpa SPV, katanya, sukuk bisa dianggap barang haram. Lantas kenapa pembentukan SPV sulit dilakukan? Rahmat punya beberapa argumentasi. Pertama, jika SPV tadi bentuknya merupakan BUMN, secara otomatis lembaga ini harus tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa BUMN harus diawasi, diatur, disupervisi, dan dibina oleh Menneg BUMN. Padahal, jika berkaitan dengan sukuk ataupun SUN (sesuai UU No. 1 Tahun 2004), mestinya hal itu diatur dan dikendalikan oleh Menkeu sebagai bendahara negara. Kedua, apabila SPV tadi berbentuk PT, maka sesuai undang-undang, perusahaan ini harus melakukan registrasi dan memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Padahal, sebuah perusahaan yang baru dibentuk tentu sulit memenuhi persyaratan tersebut. Makanya harus ada diskusi yang intensif dengan DPR. Sehingga masalah ini bisa dituntaskan tanpa melanggar regulasi, tutur Rahmat. Posisi SPV sendiri, lanjut Rahmat, selain mewakili pemerintah, juga bertanggung jawab kepada investor. Jadi, kalau terjadi dispute atau default, maka lembaga itulah yang akan mewakili investor untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Menurut Mulia P. Nasution, Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu, bisa saja SPV yang ada kelak posisinya disamakan dengan kedudukan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) yang mengelola dan memelihara aset-aset milik pemerintah serta bertanggung jawab langsung kepada Menkeu. Mungkin konsep seperti PPA itu bisa diterapkan dalam pembentukan SPV ini, ujar Mulia. Tapi, terlepas dari berbelitnya aturan yang ada, Harisman, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap sukuk sudah sangat mendesak. Selain sudah banyak investor Timur Tengah yang siap berinvestasi, keberadaan instrumen ini juga diyakini bisa mendukung pertumbuhan perbankan syariah pascaberlakunya kebijakan office channeling. Jadi, kenapa harus ditunda-tunda?di kutip dari : majalahtrust.com

RUU SUKUK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa strategi dan kebijakan pembangunan untuk memulihkan sektor ekonomi perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset-aset negara maupun sumber-sumber pembiayaan anggaran negara;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN guna menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen pembiayaan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat;
c. bahwa peluang sumber pembiayaan pembangunan berdasarkan prinsip syariah, yang memiliki potensi besar, belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tidak tersedianya perangkat hukum yang mendukung;
d. bahwa pengembangan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah perlu segera dilaksanakan selain untuk mendukung pemanfaatan aset negara secara efisien dan untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di dalam negeri, sekaligus untuk memperkuat basis pembiayaan anggaran negara baik bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
e. bahwa penggunaan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Undang-undang tentang SBSN;

Mengingat: 1. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara, yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN;
3. Aset SBSN adalah Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN;
4. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Akad adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati;
7. Mudharabah adalah Akad kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal;
8. Musyarakah adalah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak;
9. Istisna’ adalah suatu Akad jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara dan jangka waktu penyerahan barang serta harga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
10. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa sewa atau bentuk pembayaran lainnya yang sesuai dengan Akad yang digunakan, bagi hasil atau margin sampai dengan berakhirnya periode SBSN sesuai dengan Akad antara Pemerintah, Perusahaan Penerbit SBSN selaku penerbit SBSN dan pemegang SBSN atau wakilnya;
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
13. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN baik di dalam maupun di luar negeri untuk pertama kalinya;
14. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di pasar perdana baik di dalam maupun di luar negeri;
15. Nilai Nominal adalah nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN;
16. Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut;
17. Wali Amanat (Trustee) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan;
18. Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara adalah tambahan atas jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih antara jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang akan diterbitkan dengan jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang akan jatuh tempo dan atau yang akan dibeli kembali oleh Pemerintah;
19. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
20. Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara dan SBSN;
BAB II
BENTUK DAN JENIS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Pasal 2
(1) SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(2) SBSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.
Pasal 3

SBSN dapat berupa:
a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;
b. SBSN Mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudharabah;
c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;
d. SBSN Istisna’, yang diterbitkan berdasarkan Akad Istisna’;
e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e.
BAB III

TUJUAN PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Pasal 4

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.
BAB IV

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Pasal 5
(1) Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 6
(1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
(2) Penerbitan SBSN secara langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penerbitan SBSN di dalam negeri.
(3) SBSN yang dapat diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah semua jenis SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 7

Dalam hal akan dilakukan penerbitan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
Pasal 8
(1) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.
(2) Menteri berwenang menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam valuta asing maupun rupiah, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam bentuk Surat Utang Negara maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan Surat Berharga Negara secara hati-hati.
(3) Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi Nilai Bersih Maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
Pasal 9

(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.
(2) Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam Akad penerbitan SBSN.
(3) Dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4) Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB V
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Pasal 10
(1) Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud disebut sebagai Aset SBSN.
(2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan
b. selain tanah dan/atau bangunan
(3) Jenis, nilai dan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11

(1) Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan Menteri dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas Barang Milik Negara atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN.
(2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewa kembali oleh Menteri berdasarkan suatu Akad.
(3) Dalam hal Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sedang digunakan oleh instansi Pemerintah dan akan digunakan sebagai Aset SBSN, Menteri terlebih dahulu memberitahukan kepada instansi Pemerintah pengguna Barang Milik Negara.
(4) Jangka waktu penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
Pasal 12
(1) Menteri wajib membeli kembali Aset SBSN, membatalkan Akad sewa dan mengakhiri Akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo.
(2) Dalam rangka pembelian kembali Aset SBSN, pembatalan Akad sewa dan pengakhiran Akad penerbitan SBSN lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai Akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
BAB VI

PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DAN WALI AMANAT
Pasal 13
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
(3) Perusahaan Penerbit SBSN bertanggungjawab kepada Menteri.
(4) Ketentuan mengenai pendirian, organ perusahaan, status, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja Perusahaan Penerbit SBSN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14

(1) Menteri menunjuk langsung pihak lain sebagai Wali Amanat, dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah.
(2) Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Wali Amanat bagi pemegang SBSN, dalam hal SBSN diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit.
(3) Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 15
Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki tugas sekurang-kurangnya:
a. melakukan perikatan dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;
b. mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN;
c. mewakili kepentingan-kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.
Pasal 16

Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan Perusahaan Penerbit SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN.
Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat, Perusahaan Penerbit SBSN harus menjaga kepentingan pemegang SBSN.

BAB VII

PENGELOLAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Pasal 18

(1) Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun oleh Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN;
c. penerbitan SBSN;
d. penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan SBSN;
g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian dari pengelolaan Surat Berharga Negara secara keseluruhan.
Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Negara.
(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20
SBSN wajib memiliki ketentuan dan syarat yang mengatur sekurang-kurangnya mengenai:
a. penerbit;
b. Nilai Nominal;
c. tanggal jatuh tempo;
d. tanggal pembayaran Imbalan;
e. besaran atau nisbah Imbalan;
f. frekuensi pembayaran Imbalan;
g. cara perhitungan pembayaran Imbalan;
h. denominasi;
i. jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
j. penggunaan ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 21

(1) Dalam hal SBSN diterbitkan di dalam negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penatausaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
(2) Menteri dapat meminta Bank Indonesia untuk menunjuk pihak lain sebagai agen penatausaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal SBSN diterbitkan di luar negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen penatausaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.
Pasal 22

(1) Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen pembayar, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai agen pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
(3) Kegiatan agen pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain meliputi:
a. menerima hasil penerbitan SBSN;
b. membayarkan hasil penjualan SBSN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pemerintah;
c. menerima Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN dari pemerintah;
d. membayarkan Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pemegang SBSN;
Pasal 23

Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 24
Menteri menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN, termasuk permintaan penilaian dan pernyataan kesesuaian syariah atas SBSN yang diterbitkan dari lembaga yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Pasal 25

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.

BAB VIII

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
Pasal 26

(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 27

Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:
a. kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
b. jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo dan besaran Imbalan.

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berwenang memperoleh data dan informasi mengenai SBSN secara langsung dari Bank Indonesia sebagai agen penatausaha SBSN.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Setiap orang yang meniru SBSN atau memalsukan SBSN dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan SBSN tiruan atau SBSN palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang dengan sengaja menerbitkan SBSN tidak berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
Pasal 30

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh korporasi maka tuntutan pidana ditujukan kepada:
a. korporasi; dan/atau
b. orang yang melakukan atau memberikan perintah baik sendiri atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
(2) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda yang besarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2) ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ……….
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal……………….

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

HAMID AWALUDDIN

Penjelasan RUU Sukuk

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ………. TAHUN ………..
TENTANG
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

I. UMUM

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disertai dengan, antara lain, upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset-aset negara dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan anggaran negara, guna meningkatkan daya dukung APBN dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan.

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan syariah (syariah-compliant instruments); dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Konsep keuangan Islam (Islamic finance) didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money); (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas dan sebagainya. Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syariah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (underlying transaction), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya mengikuti Akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Beberapa jenis Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah, antara lain meliputi Ijarah, Mudharabah, Musharakah, Istisna’ dan Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta kombinasi dari dua atau lebih dari Akad tersebut.

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (sovereign sukuk) dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung APBN untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan SBSN, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga-lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di dalam negeri. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan dasar hukum penerbitan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah khususnya di dalam negeri, perlu dilakukan penyusunan Undang-undang tentang SBSN, yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan SBSN.

SBSN ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan SBSN tersebut.

Undang-undang tentang SBSN ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis Akad yang digunakan.
b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit SBSN yang dibentuk oleh Menteri.
c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (underlying asset).
d. Kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas-tugas Badan Hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit SBSN;
e. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN;
f. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
g. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di pasar perdana maupun perdagangan SBSN di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman (loan agreement) baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang ini, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau scripless adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikan-nya dicatat secara elektronis (book-entry system). Dalam hal SBSN tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di Pasar Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)
SBSN yang diperdagangkan adalah SBSN yang diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa disebut over the counter (OTC). SBSN yang tidak diperdagangkan adalah (1) SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya dan (2) SBSN yang karena sifat Akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Kombinasi Akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudharabah dengan Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istisna’ dengan Ijarah.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Penerbitan SBSN baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN dimaksud dilakukan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat merencanakan penerbitan SBSN, sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana penerbitan Surat Berharga Negara untuk satu tahun anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Berharga Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Berharga Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Pasal 8
Ayat (1)
Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu antara lain adalah penerbitan SBSN dalam rangka menutup kekurangan pembiayaan anggaran, pembangunan proyek dan/atau pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara menjelang akhir tahun anggaran karena pertimbangan kondisi dan perkembangan pasar keuangan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga jumlah Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang telah disetujui terlampaui.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul akibat penerbitan SBSN dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)
Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dapat melebihi perkiraan anggaran disebabkan oleh antara lain perbedaan perkiraan kurs (nilai tukar) dan/atau tingkat bunga.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a dan b
Tanah dan/atau bangunan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun.

Ayat (3)
Menteri selaku Pengelola Barang Milik Negara menetapkan secara rinci jenis, nilai dan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.

Pasal 11
Ayat (1)
Pemindahtanganan Barang Milik Negara bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sifat pemindahtanganan dimaksud, antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (legal title) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
Penjualan dan penyewaan Hak Manfaat Barang Milik Negara dilakukan dalam struktur SBSN Ijarah.
Cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN antara lain, penggunaan Barang Milik Negara sebagai bagian penyertaan dalam rangka kerjasama usaha dalam struktur SBSN Musharakah (partnership).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN tidak mengurangi kewenangan instansi Pengguna Barang Milik Negara untuk tetap menggunakan Barang Milik Negara dimaksud, sehingga tanggung jawab untuk pengelolaan Barang Milik Negara ini tetap melekat pada instansi Pengguna Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)
Berdasarkan struktur SBSN Akad Ijarah tertentu, jangka waktu penyewaan Aset SBSN dari Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN lebih panjang dari jangka waktu penyewaan Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.

Pasal 12

Ayat (1)
Akad penerbitan SBSN lainnya adalah Akad selain SBSN yang menggunakan Akad Ijarah antara lain SBSN yang menggunakan Akad Musharakah, Mudharaba dan Istisna’.

Ayat (2)
Kewajiban pembayaran lain sesuai Akad penerbitan SBSN antara lain berupa sisa nilai Nominal SBSN yang pelunasannya dilakukan dengan cara amortisasi dan Imbalan yang belum dibayarkan.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pertanggungjawaban dimaksud hanya terkait dengan operasional Perusahaan Penerbit SBSN dan pelaksanaan penerbitan SBSN.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai Wali Amanat antara lain adalah lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai waliamanat.
Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat pada dasarnya melaksanakan suatu kewajiban hukum yang timbul akibat adanya pengalihan kepemilikan Hak Manfaat atas suatu aset dari Pemerintah kepada pihak lain yang bertindak sebagai Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang SBSN selaku penerima manfaat (beneficiaries).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pihak lain yang dapat ditunjuk untuk membantu pelaksanaan fungsi sebagai Wali Amanat antara lain adalah lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai waliamanat.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Apabila diatur di dalam Akad, Menteri dapat melakukan pembelian kembali SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebelum jatuh tempo. Pembelian kembali atas sebagian dari nilai nominal SBSN tidak disertai dengan pelunasan SBSN dan/atau pembatalan Akad penerbitan SBSN.
Huruf f
Pelunasan sebagian atau seluruh nilai nominal SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN sebelum jatuh tempo, hanya dapat dilakukan apabila diatur di dalam Akad.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Menteri membuka rekening yang diperlukan baik untuk menampung hasil penjualan SBSN maupun untuk penyediaan dana bagi pembayaran imbalan dan Nilai Nominal SBSN;

Ayat (2)
Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening yang dimaksud dalam Ayat ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbendaharaan negara, sedangkan tata cara pembukaan rekening di Bank Indonesia mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penunjukan pihak lain oleh Bank Indonesia sebagai agen penatausaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Lelang SBSN dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang secara sendiri atau bersama Bank Indonesia.
Pasal 24
Dalam ketentuan penerbitan dan penjualan SBSN, antara lain, diatur ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan penerbitan dan penjualan, kriteria peserta lelang SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 25
Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain, mengenai transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 26
Ayat (1)
Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan pembukuan (akuntansi) semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan SBSN.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Permintaan data dan informasi mengenai SBSN kepada BI disampaikan secara tertulis.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan SBSN tiruan atau SBSN palsu adalah surat berharga yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan SBSN yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan SBSN tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s