Nuni's Blog

Sesungguhnya manusia bisa merubah kehidupan mereka dengan merubah cara berpikir mereka

Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah Oktober 19, 2009

Filed under: Dunia Ekonomi — nuninurwidya @ 9:12 pm
Tags:


Oleh: Nuni Susilawati/ Nuni Nurwidya Yunighar

NewImage

Di Indonesia, selain perbankan konvensional juga beroperasi perbankan dengan kaidah Islam yang disebut sebagai perbankan syariah. Perbedaan keduanya terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada bank atau sebaliknya sehingga muncul istilah bunga dan bagi hasil. Namun, apakah perbedaan itu nyata atau sekadar perbedaan label saja?

Dual banking system yang beroperasi di Indonesia dan permasalahannya dijadikan tema sentral penelitian Renny Supriyatni untuk disertasinya. Penelitian yang berjudul Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah yang Berkeadilan sebagai Upaya Pengembangan Bank Syariah” tersebut dipertahankannya dalam Sidang Terbuka Ujian Doktor di Gedung Pascasarjana Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Senin (12/10).

Di hadapan tim promotor dan oponen ahli, Renny yang juga dosen di Fakultas Hukum (FH) Unpad ini memaparkan, Perbankan syariah menjadi bank alternatif bagi kaum muslim di Indonesia dalam pengelolaan finansialnya. Sebagai perbankan yang menganut asas Islam, perbankan syariah tidak mengenal bunga, namun bagi hasil.

Meskipun begitu pada kenyataannya, pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih rendah. Hal ini juga dipicu adanya kecenderungan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. “Hanya pergantian nama saja, tapi mindset pelakunya tetaplah konvensional,” tutur Renny.

Lebih lanjut Renny mengatakan, sistem lembaga keuangan yang berbasis pada berbagi risiko dan keuntungan (profit and lost sharing) memiliki beberapa kelebihan, antara lain, bank/pemilik dana tidak membatasi dirinya untuk hanya memberikan bantuan kepada sektor usaha yang telah mapan. Sektor usaha yang masih kecil pun bisa dibantu.

“Selain itu bank/pemilik modal bekerja berdasarkan kemitraan dengan para pengusaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank disertai dengan pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan, bahkan bila perlu menempatkan orang untuk membantu secara aktif dalam proses manajemen perusahaan,” ujarnya.

Di balik itu Renny melihat untuk saat ini dapat dikatakan perbankan syariah di Indonesia masih belum menerapkan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. “Bahkan dapat dikatakan, Bank Syariah adalah bank konvensional yang ‘disyariahkan’ dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya,” tambahnya.

Hal ini menurut Renny disinyalir karena penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko yang dialami Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pada keamanan dana masyarakat tersebut. Melihat hal itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Di samping itu, dimungkinkan melaksanakan program penyehatan, bank mempunyai wewenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus akan merugikan bank. “Oleh karena itu, perbankan syariah sekarang ini menetapkan bagi hasil dengan berdasarkan bagi pendapatan (revenue sharing) bukan berdasarkan prinsip bagi untung dan rugi, dan bank sulit untuk membagi hasil/keuntungan karena skala pembiayaan sangat kecil,” jelasnya.

Dari fenomena yang terjadi, Renny berusaha menemukan praktik penerapan sistem bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan syariah yang tidak menggunakan mekanisme pembagian untung dan rugi terhadap pengembangan bank syariah dan akibat hukumnya. Dalam penelitiannya, Renny juga berusaha mencari konsep pembiayaan syariah yang dapat memberi keadilan bagi bank dan nasabah dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia.

Dalam disertasinya Renny menyimpulkan, penerapan sistem bagi hasil yang tidak berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian adalah tidak adil dan merugikan nasabah. Sementara itu akibat hukum kebijakan Peraturan bank Indonesia (PBI) dikaitkan dengan Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) terhadap Bank Syariah adalah tidak signifikan untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia.

Menurut Renny yang akhirnya lulus dengan yudisium cumlaude, konsep yang dapat memberikan keadilan bagi bank dan nasabah dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia adalah dalam setiap transaksi atau akad/perjanjian pembiayaan di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan mekanisme bagi untung dan rugi, karena mengandung dimensi keadilan distributif dan hubungan kemitraan yang bersifat kesetaraan.

Sumber: http://www.unpad.ac.id

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s